PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDARAN UANG PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor 930/Pid.B/2013/PN.Jakarta Selatan) - Bayu Rahmandhito, - (2016)
Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan peniruan dan pemalsuan uang kertas dan mata uang, yang kadang juga disingkat dengan sebutan pemalsuan uang. Sebagai mana diatur dalam pasal 244 dan 245 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kejahatan pengedaran uang palsu adalah kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat yang didasari dengan beberapa alasan dalam melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menjelaskan permasalahan tentang apakah yang menjadi faktor terjadinya pengedaran uang palsu yang sering terjadi dimasyarakat dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran uang palsu berdasarkan kasus putusan No.930/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori penegakan hukum pidana dan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan sumber utama adalah data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor yang mendasari seseorang melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu adalah karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang hukum, selain itu kemiskinan juga menyebabkan orang melakukan tindak kejahatan tersebut.