TANGGUNG JAWAB PT. PLN TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK DI TINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN - Anugrah Pratama Putra, - (2015)
Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing- masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia, tenaga listrik sangat diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat karena pada zaman sekarang ini semua peralatan yang digunakan oleh masyarakat sudah menggunakan tenaga listrik. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi hak dan kewajiban konsumen yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan dari kewajiban tersebut melahirkan tanggung jawab bagi pelaku usaha penyedia jasa tenaga listrik yaitu PT. PLN. Dengan adanya ketentuan mengenai peraturan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan permasalahan mengenai Tanggung Jawab PT. PLN Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitiaannya penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa penting undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen ini berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.