PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/PDT.G/2009/PA.JP) - D e s r i k o, - (2019)
Pasca diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah memberikan perluasan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kewenangan ini juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga kedepannya Peradilan Agama merupakan lembaga terdepan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Bank dan nasabah umumnya telah menyepakati mengenai dispute settlement option pada setiap akad perjanjian pembiayaan dengan mencantumkan arbitration clause dan keduanya sepakat menunjuk Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai pemutus konflik atau dispute di antara kedua belah pihak. Putusan dari Basyarnas ini bersifat final and binding, bersifat mengikat dan tidak boleh ada upaya hukum lanjutan. Berdasarkan perluasan kewenangan dan sifat putusan arbitrase yang final and binding, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap; pertama, model penyelesaian sengketa akad pembiayaan murabahah oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan kedua pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP dalam pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional No.16/Tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis- normatif untuk menjelaskan penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik secara konsepsional maupun operasional. Data-data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini bersumber dari data primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, telaah buku dan dokumentasi terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menyimpulkan; 1) penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional tetap mengacu pada arbitration clause yang dicantumkan dalam akad pembiayaan dan disepakati oleh para pihak, 2) pertimbangan hukum majelis hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP tersebut sudah tepat dan benar, baik dilihat dari aspek hukum materil maupun hukum formil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, 3) penerapan metode ijtihad melalui qiyas dalam hukum ekonomi syariah harus dicantumkan dalam pertimbangan karena pokok perkara ini adalah berkaitan dengan perdata agama; dan (4) putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim adalah bentuk penemuan hukum sehingga patut dijadikan yurisprudensi dan dapat menjadi rujukan bagi hakim-hakim lainnya pada Peradilan Agama dan menjadi referensi bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kedepannya.