PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - Topo Dasawulan, - (2019)
Intelijen kejaksaan melaksanakan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang- orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara? 2. Apa saja kendala yang menghambat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara? 3. Bagaimana upaya meningkatkan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang menghambat peran strategis Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. 3. Untuk mengetahui upaya meningkatkan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa 1. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara memiliki 3 (tiga) peranan yaitu yang pertama, dalam hal penyelidikan tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan guna memperoleh informasi dan bahan keterangaan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus. Kedua, yaitu upaya preventif atau pencegahan dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan berdasarkan atas surat Perintah Jaksa Agung, dan ketiga peran Intelijen Kejaksaan dalam pencarian buronan kejaksaan/pengadilan. 2. Kendala yang menghambat peran Kejaksaan dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Intelijen Kejaksaan serta terbatasnya anggaran dana yang diberikan sementara banyak perkara yang harus ditangani. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu pertama dalam hal pemanggilan saksi. Kedua, pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait.