PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 266 KUHP ( Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.JMR ) - Jelita Puspita Wiyana, - (2019)
Salah satu bentuk kejahatan pemalsuan di Indonesia adalah pemalsuan identitas. Identitas adalah merupakan suatu ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang yang dibuktikan dalam surat berupa akta otentik. Dalam kehidupan bernegara memiliki identitas sangatlah penting, karena tanpa identitas akan sulit untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap hubungan yang timbul ataupun dihilangkan dalam suatu kepentingan kehidupan bernegara. Di dalam penulisan ini pemalsuan identitas yang dimaksud adalah dalam urusan perkawinan sesama jenis. Sebagaimana telah diketahui menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah perikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan pergeserannya terhadap nilai-nilai dalam masyarakat kemungkinan lain yang terjadi adalah peristiwa perkawinan yang menyimpang ataupun bersifat melawan hukum seperti perkawinan sesama jenis. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan identitas dalam perkawinan di hubungkan dengan pasal 266 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.JMR) dan kedudukan transgender di Indonesia karena maraknya kaum pencinta sesama jenis dimasa kini.