EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERHADAP KERUKUNAN BERAGAMA DI INDONESIA

• Main Author: Elyzabeth Gabriella Bulan, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-07-12.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/4213/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4213/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4213/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4213/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4213/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4213/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4213/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4213/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4213/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4213/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: KZ Law of Nations

Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala tingkah laku warga negara mempunyai aturan atau norma yang mengatur termasuk dalam kehidupan beragama . Kehidupan beragama di Indonesia berpedoman pada Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila 1 Pancasila serta jaminan untuk bebas memilih agama dan kepercayaan masing-masing sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu terdapat pula aturan tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang diatur dalam UU No.1/PNPS/1965 serta Pasal 165a KUHP. Aturan penodaan agama ini kerap kali dipermasalahkan legalitasnya bahkan sampai diajukan judicial review beberapa kali ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Oleh sebab itu Penulis ingin membahas efektivitas peraturan tersebut dan bagaimana upaya yang dapat pemerintah lakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Metode penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan berdasarkan data kepustakaan. Dari riset yang dilakukan oleh penulis, maka disimpulkan bahwa UU No.1/PNPS/1965 serta Pasal 165a KUHP masih relevan dewasa ini terbukti saat Mahkamah Konstitusi memutus bahwa aturan ini masih Konstitusional. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah penghidupan kembali PAKEM sebagai manifestasi negara dalam menjaga kerukunan umat beragama.