PERJANJIAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ANTARA PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DENGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

• Main Author: Yunissa Shaquila Leandry Yudistira, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-01-17.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/4218/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4218/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4218/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4218/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4218/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4218/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4218/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4218/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4218/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4218/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri ini mengatur 3 (tiga) jenis perjanjian yaitu, perjanjian kerja sama penempatan, perjanjian penempatan TKI dan perjanjian kerja. Tenaga Kerja Indonesia (TKI), adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI dengan pengguna jasa sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan TKI. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNP2TKI beranggotakan wakil-wakil instansi pemerintah terkait mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi, meliputi bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, administrasi kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu. PPTKIS adalah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, merupakan sebuah badan hukum terkait dengan cara untuk mendapat izin secara tertulis dari pihak pemerintah guna menyelenggarakan berbagai pelayanan penempatan bagi TKI untuk ke luar negeri.