LEGALITAS HAK PAKAI RUMAH DINAS TNI AD UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL DAN SIPIL(Studi Kasus Di Komplek Dittopad Jakarta Pusat) - Rynaldi Lyski Pradana, - (2019)
Legalitas Hak Pakai di dalam Rumah Dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang keabsahannya diatur di dalam Undang - Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 merupakan landasan hukum dalam menempati atau menghuni Rumah Dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bagi warga sipil, selain dari Ketentuan dari Pemerintah, dasar untuk menempati atau menghuni Rumah Dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat terdapat juga dalam Surat Telegram dari Kepala Staf Angkatan Darat. Yang dimana Rumah Negara tersebut harus ditempati atau dihuni oleh Prajurit atau Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, dan bukan untuk ditempati oleh pihak yang sudah tidak mempunyai Hak Pakai dalam Rumah Dinas tersebut, Dan selanjutnya dengan sudah jelasnya legalitas Hak Pakai Rumah Dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, diharapkan agar penyelesaian dalam permasalahan antara warga sipil dan Tentara Nasional Indonesia dapat diselesaikan dengan baik, dan menggunakan pendekatan yang mengedepankan aspek hukum dan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku di Indonesia.