PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Banding Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak) - Awaludin Sopian, - (2016)
Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mensyahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan anacaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama 'A dan maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara semur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Kejadian selama proses peradilan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Pengalaman demikian akan membekas dalam din mereka. Demi memperhatikan kelangsungan kehidupan anak untuk masa yang akan datang, maka dilakukanlah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan dikeluarkannnya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada perbedaan mencolok terkait masalah pemeriksaan perkara anak di Pengadilan.