TINJAUAN YURIDIS ANAK ANGKAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA - Ristanto, - (2013)
Dalam Pengangkatan Anak (Adopsi) Ada Dua Lembaga Peradilan Yang Berwenang Untuk Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Dalam Perkara Pengangkatan Anak Yang Sah Di Indonesia Yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman. Di sisi lain Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia Juga Dipertegas dan Diperjelas Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sisitim Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Pengangkatan Anak Di Indonesia Sudah Dapat Dilakukan Setiap Waktu Dengan Sistim Lembaga Peradilan Yang Jelas Dan Konsep Hukum Yang Akan Di Gunakan Pun Sudah Ada Dasarnya. Sehingga Warga Negara Indonesia Maupun Warga Negara Asing Yang Hendak Mengangkat Anak Tidak Perlu Ragu-Ragu Maupun Susah Payah Lagi, Kita Sadari Bersama Bahwa Pengangkatan Anak Adalah Salah Satu Perbuatan Yang Terpuji Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam Maupun Hukum Positif Di Indonesia. Seperti Di Jelaskan Pada Kitab Suci Al-Qur`An Surat Al-Maidah Ayat 32, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Akibat Hukumnya Atas Pengangkatan Anak Pada Buku Ke Satu Bab Kedua Belas Bagian Ke Tiga Pasal 280 Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat 2 Serta Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak. Sedangkan Bagi Pelanggar Hukum Atas Pengangkatan Anak Ada Sangsinya yang cukup berat dan tegas, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Dengan Adanya Payung Hukum Tersebut Maka Pengangkatan Anak Di Indonesia Makin Nyata dan Jelas Bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Untuk Mengangkat Anak Secara Sah.