KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN DAN PENERAPAN ASAS FINAL AND BINDING ( FINAL DAN MENGIKAT) DALAM UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA - Muhamad Andriansiah, - (2017)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan hukum terkait asas final and binding (final dan mengikat) dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagai mana penerapan asas final and binding (final dan mengikat) dalam Undang- Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam menganalisa, penulis menggunakan tekhnik analisa bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait asas final and binding (final dan mengikat) dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum dapat mencerminkan asas kepastian hukum dan tujuan dari arbitrase yang diharapkan menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Hal ini dikarenakan dalam penerapan asas final and binding (final dan mengikat), masih terdapat beberapa faktor yang tidak tepat dan belum terpenuhi dalam penegakan hukumnya, yaitu (1) Faktor hukum hukum berupa pertentangan pasal dengan asas final and binding (final dan mengikat) pada Pasal 61 mengenai eksekusi putusan, dan pertentangan antar pasal dalam UU pada pasal 60 dan pasal 70 terkait pembatalan putusan arbitrase, (2) Faktor penegak hukum berupa masih terdapat Hakim Pengadilan Negeri yang menerima sengketa yang terdapat klausul arbitrase, (3) Faktor sarana atau fasilitas berupa ketidakadaan alat kelengkapan eksekusi yang seharusnya dimiliki oleh peradilan arbitrase, (4) Faktor masyarakat berupa kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum antar pihak yang bersengketa dan masyarakat.