ADANYA PERSENGKOKOLAN DALAM PELELANGAN PEMBANGUNAN PASAR SEMI MODERN DI SUKABUMI JAWA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI SERTA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. (Study Kasus : Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2012) - Tamami, - (2017)
KPPU adalah lembaga yang paling bertanggung jawab dan memikul amanah dari pelaksanaan UULPM. KPPU pada hakekatnya mengemban misi untuk memastikan berfungsinya motor penggerak ekonomi pasar, yaitu terciptanya persaingan usaha yang efektif yang sesuai dengan fungsi dibentuknya UULPM. KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana, karena sanksi pidana tetap merupakan kewenangan pengadilan. KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif saja, akan tetapi apabila sanksi administratif tersebut tidak bisa di eksekusi kepada pelaku usaha yang dijatuhkan putusan KPPU. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui terjadinya Persengkokolan Dalam Pelelangan Pembangunan Pasar Semi Modern Di Sukabumi Jawa Barat dan mengetahui pelanggaran yang berkaitan dengan Persengkokolan Dalam Pelelangan Pembangunan Pasar Semi Modern Di Sukabumi Jawa Barat yang tertera pada isi Putusan No. 07/KPPU-L/2012 yang dapat ditindak oleh KPPU dan bagaimana upaya hukum selanjutnya. Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian Putusan KPPU Nomor 19 / KPPU-L/ 2005 tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena Pelelangan Umum Badan Hukum Mitra Kerja Sama Pembangunan Pasar Tradisional Semi Modern Pola Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer- BOT) di Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 tidak termasuk dan tidak terbukti merupakan persekongkolan menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian dasar pertimbangan putusan KPPU Nomor 19/KPPU-L/2005 mengenai persekongkolan tidak sesuai dengan maksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dasar pertimbangan KPPU dalam merumuskan ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah "jauh lebih luas" dari pada arti dan maksud Pasal 22 tersebut, karena dalam Pasal 22 dan Pasal 1 angka 8 ini tidak termuat atau tidak mengandung unsur-unsur kerjasama, maksud, dan menguasai pasar bersangkutan.