KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGHUKUMAN KEBIRI (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)
Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perlindungan Anak Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, secara substansi Perppu Nomor 1 Tahu...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2018-07-07.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perlindungan Anak Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, secara substansi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 memicu kontroversi khususnya sanksi pidana berupa pidana mati dan sanksi tambahan. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dibutuhkan kebijakan hukum yang baik sehingga kebijakan dapat diberlakukan dan penerapan hukuman yang tepat bagi seseorang yang dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan melakukan perbuatan pidana dalam hal ini upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dan hukuman kebiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dengan jenis penilitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis. Sebagai pisau analisis Penulis juga menggunakan teori negara hukum, teori kebijakan hukum, dan teori tujuan pemidanaan. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi tersebut inkonstitusional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan hasilratifikasi ICCPR dan CAT dimana didalamnya ada ketentuan-ketentuan salah satu pasalnya mengenai hak asasi manusia dilanggar. |
|---|---|
| Item Description: | http://repository.upnvj.ac.id/4725/4/AWAL.pdf http://repository.upnvj.ac.id/4725/1/ABSTRAK.pdf http://repository.upnvj.ac.id/4725/3/BAB%20I.pdf http://repository.upnvj.ac.id/4725/2/BAB%20II.pdf http://repository.upnvj.ac.id/4725/6/BAB%20III.pdf http://repository.upnvj.ac.id/4725/8/BAB%20IV.pdf http://repository.upnvj.ac.id/4725/5/BAB%20V.pdf http://repository.upnvj.ac.id/4725/5/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://repository.upnvj.ac.id/4725/7/RIWAYAT%20HIDUP.pdf |