IMPLEMENTASI HUKUM JAMINAN FIDUSIA DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN SYARIAH (Anotasi Putusan Mahkamah Agung No. 452 K/Ag/2016) - M. Rusydiyana Nur Ridho, - (2017)
Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang timbul dari adanya suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Penerapan jaminan fidusia dan pendaftarannya mengalami kendala di lapangan, sesuai asas publisitas dalam fidusia maka akta jaminan fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, akan tetapi banyak Lembaga Keuangan Syariah yang tidak mendaftarkan Jaminan fidusia karena alasan biaya, waktu, dan tidak praktis dalam bisnis. Selama ini pengaturan jaminan fidusia dalam pembiayaan pada bank syariah tidak diatur dalam ketentuan syariah, hal ini menimbulkan permasalahan, karena penerapan lembaga jaminan fidusia berdasarkan hukum positif Indonesia sedangkan setiap kegiatan perbankan syariah harus berdasarkan ketentuan Syariah. Mahkamah Agung memuat sejumlah putusan penting (landmark decision) dalam setiap laporan tahunannya, salah satu putusan penting Tahun 2016 adalah putusan No. 452 K/Ag/2016 tentang jaminan fidusia dalam akad murabahah yang dikaji dalam tesis ini. Dalam putusan, pertimbangan hakim yaitu akad murabahah merupakan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian asessornya sehingga tergugat tidak dapat dikategorikan telah membelokkan akad murabahah kepada perjanjian fidusia. Analisis dari penelitian ini bagaimana hukum bercampurnya jaminan fidusia dalam kontrak pembiayaan syariah dan implementasinya dalam praktek. Maka alah satu alternatif yang bisa digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam jaminan syariah adalah Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang Rahn Tasjily. Skema rahn tasjily sebagai jaminan syariah mempunyai karakteristik yang sama dengan jaminan fidusia yang bersifat konvensional.