PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus: Perkara Nomor 30/Pid.Sus-Anak/ PN. Jkt. Sel.) - Supriyadi, - (2018)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sejak semula ditujukan sebagai upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya. Sehingga permasalahannya adalah bagaimana peringanan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak menurut hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum pidananya yang dilakukan pengadilan dalam Putusan No 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jkt.Sel; judex facti; Putusan Nomor 19/Pid.Sus.Anak/2016/PT-DKI, dan judex juris dalam Putusan Nomor 769K/Pid.Sus/2017. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis serta pendekatan perundang-undangan dengan menganalisa sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pengumpulan datanya dengan studi dokumen kemudian menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif dengan pemilihan teori-teori, asas-asas dan pasal-pasal perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sepantasnya, peringanan pidana terhadap Anak pada hukum pidana telah dilakukan pengaturannya dalam UU No.35 Tahun 2014 (Pasal 59A; Pasal 64 ; Pasal 69A ) dan UU NO.11 Tahun 2012 (Pasal 2, 3,4,79 dan Pasal 81) ini sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena sudah secara komprehensif memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan peringanan pidana dalam studi kasus di pengadilan sudah terbukti dengan vonis hakim dalam lingkungan peradilan pertama, tingkat banding maupun tingkat Mahkamah Agung.