ANALISA YURIDIS PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR69/PUU-XIII/2015 KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA DAN NOTARIS - Alfurqansyah, - (2018)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perihal perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, terutama perjanjian kawin yang dibuat sepanjang perkawinan termasuk akibat hukumnya dan perlindungan terhadap para pihak serta pihak ketiga. Pada umumnya perjanjian perkawinan mengatur harta perkawinan terpisah baik itu berupa harta bawaan maupun berupa harta bersama atau harta gono gini. Perlindungan yang tepat bagi para pihak yang membuat perjanjian perkawinan dan pihak ketiga yang terkait apabila perjanjian perkawinannya dibuat dihadapan Notaris, yaitu berupa akta Notariil. Karena Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan dan mempunyai pengetahuan tentang perjanjian perkawinan yang luas sehingga memudahkan para pihak menuangkan keinginan mereka secara tepat dan benar di dalam akta Notaris. Perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan agar memudahkan para pihak dan tidak merugikan pihak ketiga sebaiknya perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak ditandatangani perjanjian perkawinan dihadapan Notaris. Sehingga bisa saja dalam suatu perkawinan tersebut ada dua pengaturan mengenai harta kekayaan yaitu sebelum penandatanganan perjanjian perkawinan harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan harta yang diperoleh selama perkawinan setelah ditandatangani perjanjian perkawinan merupakan harta terpisah.