PERANAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LINGKUNGAN TNI (Studi Kasus Putusan No. 193-K/PM II-08/AD/VIII/2016) - Hilda Adinta Wulandari, - (2017)
Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan begitu banyak kejahatan-kejahatan tentang tindak pidana narkotika. Hal ini memberikan dampak kerusakan fisik maupun psikis bagi penyalahguna narkotika. Saat ini, Narkotika menyentuh dan merambah di seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di lingkungan akademisi, pelajar dan institusi bahkan aparat penegak hukum dan TNI. Dalam hal ini, penegakkan hukum bagi penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam menegakkan ketentuan KUHPM diperlukan suatu lembaga yang secara independen memiliki kewenangan untuk bertindak sesuai dengan peranan dan fungsinya, dalam hal ini yang dimaksud lembaga adalah Polisi Militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan Polisi Militer dan hambatan Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan Militer Angkatan Darat. Penelitian ini bersikap deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan Polisi Militer terhadap tindak pidana narkotika di lingkungan TNI yaitu Polisi Militer menerima laporan, melakukan olah TKP, membuat laporan Polisi, memanggil saksi-saksi, melakukan penangkapan dan penahanan. Hambatan Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu keterbatasan alat bukti.Alat bukti hanya berupa hasil tes urine yang berdasarkan hasil penelitian dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sebelumnya dilakukan proses pengambilan urine yang dilaksanakan di Denpom Jayakarta/2 maupun tempat-tempat pelaksanaan operasi razia, kemudian menyusun berita acara dan dikirim ke BNN untuk mendapatkan hasil. Polisi Militer hanya memiliki barang bukti hasil tes urine apabila pelaku penyalahguna narkotika dikenakan sebagai pemakai. Adanya kesulitan mencari alat bukti berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dimana saksi tidak mengetahui rekam jejak pemakaian atau penggunaan narkotika bagi pelaku. Kurangnya personil bagian penyelidikan sehingga harus bekerjasama dengan kepolisian satuan narkoba untuk mengkoordinasi apabila adanya keterlibatan anggota TNI dalam penyalahgunaan narkotika.