PERAN ASEAN DALAM MENGATASI HUMAN TRAFFICKING TERKAIT PERDAGANGAN PEREMPUAN di THAILAND PERIODE 2010-2015 - Rizky Bintara Saputra, - (2019)
Perdangangan manusia di Thailand merupakan masalah yang sangat serius di abad ke-20 Thailand adalah negara tujuan, transit dan sumber bagi kejahatan perdagangan manusia. Departemen Luar Negeri AS menyebut Thailand berada di tingkat 2 dalam daftar negara-negara yang patut dipantau aktivitas perdagangan manusianya. Rata-rata jumlah korban perdagangan manusia di wilayah Thailand mencapai 651.800 jiwa pertahun. Perdagangan manusia di Thailand memiliki beberapa faktor dalam penyebarannya di Thailand. Pertama, pariwisata sebagai sarana protitusi yang menunjang kegiatan perbudakan seks. Kedua, Pornografi merupakan faktor pendukung selanjutnya yang membuat kasus perdagangan manusia di Thailand semakin marak. . Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan baru yaitu Anti-Trafficking in Persons B.E 2551. Pemerintah Thailand membentuk berbagai kebijakan eksternal dan internal sebagai bentuk upaya dalam menangani masalah tesebut. Kerja sama ASEAN dan Thailand menunjukan hasil yg signifikan. Kemudian ASEAN mengeluarkan beberapa Deklarasi sebagai respon terhadap masalah tersebut, yaitu Deklarasi 1997 menghasilkan kesepakatan yang dapat dikategorikan dalam dua bidang: (a) membuat komitmen jangka panjang; dan (b) membangun kerangka kerja untuk koordinasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deksriptif dengan menggambarkan permasalahan berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya.