PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT KELALAIAN SINAU SOCKS SEBAGAI PELAKU USAHA NON KONVENSIONAL

• Main Author: Wendy Candra Kusuma, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-07-18.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/488/1/Awal.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/488/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/488/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/488/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/488/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/488/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/488/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/488/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/488/9/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Perubahan mendasar dalam sistem persaingan bisnis untuk memanfaatkan teknologi yang dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha non konvensional. Salah satu pelaku usaha non konvensional yang sedang berjalan yaitu Sinau Socks, yang bergerak pada bidang garmen. Sinau Socks adalah sebuah brand yang saat ini fokus pada produk pengembangan kaos kaki yang terinspirasi dari motif-motif dan simbol etnik budaya indonesia dan metode pemasarannya melalui aplikasi media sosial. Dalam menjalankan bisnisnya, kerap terjadi pelanggaran hukum yang utamanya dilakukan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen akibat kelalaian Sinau Socks menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta tanggung jawab Sinau Socks terhadap barang yang diterima konsumen tidak sesuai seperti saat pembelian. Pembahasan masalah mengenai Perlindungan Konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dengan menggunakan teori Perlindungan Konsumen dan teori Tanggung Jawab. Penelitian termasuk penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisa dengan cara pengamatan, pemahaman, dan penghayatan norma hukum. Untuk menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, hukum mempunyai kekuatan dalam memaksa pelaku usaha untuk mentaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Ketentuan dalam menuntaskan perkara konsumen, sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai peranan BPSK. Perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas kelalaian pelaku usaha.