PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAM PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

• Main Author: Nindra Sandria Ardhana, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-07-16.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/4887/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4887/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4887/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4887/5/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4887/4/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4887/8/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4887/6/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4887/9/DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4887/7/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penelitian tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah kewajiban bagi perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, menyebutkan Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Faktor yang menjadi kendala adalah dukungan dan ketegasan pemerintah dalam menegakan aturan-aturan yang ada. Intergrasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah belum maksimal, kurangnya Pengetahuan Perusahaan Terhadap Hak Pekerja, rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki pekerja menjadikan para pekerja tidak mengerti pentingnya perlindungan hukum terhadap jaminan sosial tenaga kerja pada waktu menjalankan pekerjaannya. Demi terlaksananya program jaminan sosial secara utuh, BPJS Ketenagakerjaan dinilai perlu lebih gencar melakukan sosialisasi. Perlu adanya kesadaran Pemberi Kerja untuk melaksanakan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan sudah terbentuknya petugas pengawas dan pemeriksa disetiap cabang BPJS Ketenagakerjaan.