PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO DALAM PRINSIP KE HATI - HATIAN PERBANKAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/PDT.G/2012/PN.JKT.PST)

• Main Author: David Johan Pa, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-01-23.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/4888/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4888/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4888/4/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4888/5/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4888/3/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4888/9/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4888/8/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4888/7/DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4888/6/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Perlindungan hukum kepada nasabah atas kredit dengan jaminan deposito merupakan suatu hal yang penting dalam dunia perbankan, maju mundurnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari masyarakat atau nasabah, kedudukan nasabah sebagai pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung, nasabah akan berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Hal penting dalam perlindungan nasabah, terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai konsumen adalah pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, yang secara alamiah dapat berupa perjanjian dalam bentuk perjanjian yang otentik, perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi konsumen, dengan tidak melemahkan kedudukan posisi bank dan nasabah. Dalam kaitan itu, maka pemerintah melakukan berbagai upaya, melalui penetapan aturan bidang perbankan terkait dengan perlindungan nasabah bank ditetapkan antara lain mengenai penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI), hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) memperhatikan kepentingan nasabah dalam konteks perlindungan nasabah bank yang sebelumnya cenderung terabaikan, pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Perbankan ini adalah dalam rangka menjalankan perannya menunjang pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut menunjukkan adanya jaminan perlindungan hak-hak hukum warga negaranya, antara lain pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Demokrasi ekonomi ini tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluragaan. Masyarakat diikut sertakan dalam melakukan pembangunan melalui perannya dalam perbankan.