DILEMA PENAHANAN TERSANGKA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK

• Main Author: Haris Mahardika, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-02-20.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/4890/7/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4890/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4890/1/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4890/3/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4890/4/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4890/8/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4890/6/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4890/5/DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf
• Keywords: K Law (General)

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memiliki peranan yang vital dalam membuktikan tindak pidana kekerasan dan setiap putusan haruslah memenuhi aspek kepastian hukum, aspek keadilan, aspek kemanfaatan dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Penerapan hukum Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut dalam hubungannya dengan penahanan menimbulkan diskursus tentang dapat atau tidaknya dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga kuat melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut; yaitu: kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisis pelaksanaan penahanan terhadap tersangka dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan dilema dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap korban penganiayaan anak. 2. Mengetahui dan menganalisis dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan perbuatan penganiayaan terhadap anak. Dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. Pelaksanaan penahanan terhadap tersangka dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan dilema dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap korban penganiayaan anak apabila berdasarkan bukti yang cukup seorang tersangka atau terdakwa diduga melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 dimana terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa tersebut akan melarikan diri, atau akan merusak atau menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana maka atas diri tersangka atau terdakwa tersebut dapat dilakukan penahanan. 2. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan perbuatan penganiayaan terhadap anak yang digunakan sebagai dasar penahanan yang sah terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 adalah Pasal 21 KUHAP.