ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA Studi Kasus Putusan Nomor 1537/PID.B/2016/PN.JKT UTR

• Main Author: Gozwatuddein, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-01-20.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/4893/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4893/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4893/8/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4893/3/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4893/4/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4893/9/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4893/5/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4893/6/DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4893/7/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Para pelaku penistaan agama pada umumnya menggunakan buku, selebaran, mimbar, pidato, ataupun melalui media massa seperti surat kabar, televisi dan media sosial seperti facebook, twiter dan instragram yang merupakan bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Penistaan agama melalui media sosial, masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan agama, penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi ElektronikUU ITE. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengetahui dan menganalisis penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama telah sesuai dengan Pasal 156 KUHP dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan tahap-tahap penegakan hukum yang dipakai mengacu pada tahap Formulasi, Aplikasi dan Eksekusi yaitu melalui proses penyidikan, penuntut umum serta proses peradilan, Pelaku didakwa melanggar Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama berdasarkan KUHP dan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat dimintakan apabila telah memenuhi syarat: 1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan dan 2) Dapat menginsafi bahwa perbuatanya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat (adanya kesalahan).