TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA TIDAK

• Main Author: Frits Gerald Kayukatui, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-01-25.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/4898/7/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4898/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4898/2/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4898/3/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4898/4/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4898/5/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4898/6/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4898/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/4898/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta- fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau yang sering disingkat SP3 selalu menjadi bahan tudingan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil- adilnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah proses di keluarkannya surat penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi? 2. Bagaimanakah terhadap putusan hakim yang memerintahkan untuk penghentian penyidikan? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis proses di keluarkannya surat penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi. 2. Untuk menganalisis terhadap putusan hakim yang memerintahkan untuk penghentian penyidikan. Teori yang digunakan adalah teori penegakkan hukum dan teori kewenangan, dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. Proses di keluarkannya surat penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi dimulai pada saat dilakukan proses penyelidikan oleh penyelidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 2. Putusan hakim yang memerintahkan untuk penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan praperadilan. Surat Perintah Pengentian Penyidikan (SP3) dapat diajukan sebagai objek gugat-praperadilan ke pengadilan, dimana pihak lembaga penyidik (dalam hal ini Kepolisian bila dihentikan ketika masih dalam tahap penyidikan/penyelidikan, ataupun Kejaksaan bila dihentikan saat memasuki tahap penuntutan) dijadikan sebagai pihak Termohon Preperadilan, dengan tujuan agar hakim menyatakan bahwa SP3 tidak sah, dan sekaligus memerintahkan agar pihak penyidik meneruskan proses penyidikan.