PERADILAN IN ABSENTIA DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK TERDAKWA TINDAKPIDANA KORUPSI (Studi Kasus No 90/PID.SUS. TPK/2013/PN.MKS) - Junaidi, - (2018)
Peradilan In Absentia adalah contoh praktek hukum yang potensial melahirkan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Meski bukan pelanggaran atas hak-hak dasar tersangka, Pemeriksaan dan putusan secara in absentia juga berkaitan dengan hak asasi manusia karena kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana hakekatnya untuk memberikan ruang kepada terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta benda ataupun kehormatannya. Tujuan utamanya adalah agar terdakwa dapat mengerti benar-benar apa yang didakwakan, bagaimana keterangan saksi, ahli dan alat-alat bukti yang lain, sehingga ia bebas dan leluasa mengatur jawaban dan pembelaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis konsepsi peradilan in absentia apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) dalam hal ini hak asasi terdakwa tindak pidana korupsi. 2. Untuk menganalisis peranan hakim dalam proses pemeriksaan peradilan pidana in absentia. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa 1. Konsepsi peradilan in absentia apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) dalam hal ini hak asasi terdakwa tindak pidana korupsi berdasarkan proses hukum yang adil (due process of law) dimana hak-hak pelaku tindak pidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (civil rights) yang merupakan bagian dari HAM. 2. Peranan hakim dalam proses pemeriksaan peradilan pidana in absentia sesuai hak dan wewenang hakim menurut Undang-Undang kekuasaan kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dan No.48 Tahun 2009. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan. Untuk itu Perlunya melakukan revisi KUHAP dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan membuat ketentuan mengenai peradilan in absentia tanpa mengenyampingkan hak-hak terdakwa, sehingga proses hukum tidak berlarut- larut.