PERANAN PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No: 25/PID/2013/PT.DKI - Yovandi Yazid, - (2018)
Pencucian Uang merupakan masalah yang sulit untuk dibuktikan, pencucian uang sering dilakukan dengan memanfaatkan jasa atau fasilitas yang diberikan perbankan. Perbankan adalah lembaga keungan yang berperan sangat vital dalam aktivitas perdagangan internasional serta pembangunan nasional. Dengan adanya globalisasi sekarang ini, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang pada umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis menganalisis keberadaan tindak pidana pencucian uang di Perbankan 2. Untuk menganalisis peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 3. Untuk menganalisis strategi bank dalam mengantisipasi terjadinya tindakan pencucian uang yang sesuai dengan aspek hukum yang berlaku. Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan 2. Peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian tunduk dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi tunai. Kewajiban bank ini antara lain harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi tunai. 3. Strategi bank dalam mengantisipasi terjadinya tindakan pencucian uang dengan prinsip mengenali nasabah yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001. Kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Bank dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Bagi Bank Umum adalah membuat suatu pedoman pelaksanaan Program APU.