PENERAPAN PILIHAN SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH - Fadlon Husein, - (2018)
Pesatnya pembangunan tentu harus diimbangi dengan peran pemerintah dalam menyediakan berbagai bentuk berupa barang, jasa, namun berbagai penyimpangan kerap terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Seringnya terjadi penyimpangan atas ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat diindikasikan dari banyaknya penanganan tindak pidana korupsi. Untuk menentukan apakah sanksi pidana atau sanksi administrasi yang diterapkan diperlukan pemeriksaan/audit oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Audit Investigatif yang terdiri dari Audit Finansial dan Audit Performa untuk mementukan apakah ada kerugian negara atau tidak dan menentukan apakah kerugian keuangan negara tersebut disebabkan oleh perbuatan yang melawan hukum atau tidak. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Koupsi 2. Untuk menganalisis kriteria Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hukum Keuangan Publik 3. Untuk menganalisis menentukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Dengan metode penelitian yuridis normatif diketahui bahwa 1. Dasar pertimbangan unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penggadaan barang dan jasa meliputi Setiap orang, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dan Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan. 2) Kriteria Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hukum Keuangan Publik yaitu: a. Kekurangan semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, b. Kekayaan Negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, c. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; d. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Menentukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana yaitu dengan melihat dugaan penyimpangan dalam tindakan hukum administrasi negara tersebut memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum atau tidak melalui Audit Investigatif yang dilakukan oleh BPK.