DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK Studi kasus Perkara Nomor 04/Pen.Pid.Sus Anak/2015 PN.Jmb dan Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks

• Main Author: Fransiska Vera, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-02-12.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/5157/5/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5157/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5157/7/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5157/2/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5157/3/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5157/4/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5157/6/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5157/8/DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5157/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penyidik Kepolisian dituntut mampu melakukan tindakan diversi dalam menangani perkara tindak pidana anak untuk menghindari efek negatif dari proses- proses peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah penanganan perkara anak melalui Restorative justice oleh penyidik? 2. Apa hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Restorative justice dan bagaimana solusinya? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui yang melatarbelakangi pelaksanaan Restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Menganalisis penanganan perkara anak melalui Restorative justice oleh penyidik dan Menganalisis serta hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan Restorative justice. Dengan teori perlindungan anak dan menggunakan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa 1). latar belakang pelaksanaan Restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah untuk menjamin dan menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. 2). Penanganan perkara anak melalui Restorative justice oleh penyidik. a. para penyidik dari Unit PPA kepolisian dengan menggunakan dasar hukum yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Juga 12 PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 3) dalam melaksanakan Restorative, Penyidik PPA juga menggandeng banyak pihak antara lain BAPAS, LSM-LSM serta Masyarakat sekitar. BAPAS menjadi pihak pertama yang melakukan penelitian terhadap kondisi anak baik kondisi sosial, ekonomi, geografis tempat tinggal anak, orang tua dan lain-lain. Dampak-dampak dan hambatan-hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan Restorative justice yang hanya bisa diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya, belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang Restorative justice, Kategori umur anak dan SDM, serta sikap keluarga korban dalam partisipasinya menyelesaikan perkara melalui konsep Restorative justice.