ANALISIS YURIDIS OPERASI TANGKAP TANGAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Kasus : Rudi Rubiandini Dan Atty Suharti Tochija)

• Main Author: Muhammad Ansari, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-02-20.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/5159/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5159/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5159/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5159/6/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5159/4/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5159/11/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5159/5/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5159/8/DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5159/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tindak pidana korupsi melalui operasi tangkap tangan dengan didukung oleh teknik penyadapan. Penyadapan adalah merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi dalam upaya pengungkapan kasus dan sebagai dasar menetapkan langkah penyelidikan. Kejaksaan dan KPK berusaha untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. KPK memiliki sistem untuk melakukan penanggulangan kasus korupsi yaitu Operasi Tangkap Tangan. Prosedur penangkapan sudah sesuai SOP dan perkembangan yang berlaku, semua operasi tangkap tangan ini direkam secara profesional oleh penyidik-penyidik KPK. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. 1.Untuk menganalisis dasar kewenangan KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan metode penelitian yuridis diketahui bahwa 1. Kewenangan untuk melakukan penyadapan bukan berada pada lembaganya (KPK) namun pada penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum adalah manakala proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Dasar Kewenangan KPK dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang KPK disebutkan bahwa dalam masalah penyidikan dan penyelidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. 2. Penanggulangan tindak pidana korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi terbukti efektif untuk dapat memperoleh alat bukti menurut KUHAP sehingga mampu mengungkap adanya tindak pidana korupsi. Hal ini karena didukung oleh teknik penyadapan berupa kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain.