FUNGSI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISA TRANSAKSI KEUANGAN MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRING) TERHADAP KETENTUAN HALAL DALAM PERBANKAN SYARIAH

• Main Author: Hari Riyadi, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-02-14.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/5165/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5165/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5165/4/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5165/6/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5165/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5165/8/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5165/3/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5165/9/DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5165/7/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Berkembangnya Bank Syariah, seiring dengan produk-produk yang ditawarkan juga dibayang-bayangi tindak kejahatan seperti tindak pidana korupsi, penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan, penggelapan dana masyarakat, pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi, hal ini juga didukung dengan kemajuan teknologi perbankan sehingga terjadinya cybercrime yang terhubung dengan segala koneksititas yang ada di seluruh dunia. Dana-dana yang merupakan hasil dari tindak pidana menimbulkan polusi terhadap kehalalan pada dana masyarakat yang menggunakan jasa bank syariah, dimana niat awal dari para nasabah adalah agar terhindar dari riba, namun karena berkolabirasi dengan dana- lainnya, dengan sendirinya keuntungan yang didapat oleh nasabah dari bank syariah akan bercampur dengan dana-dana yang bersumber dari tindak pidana tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui kewenangan pihak perbankan syariah dalam mengantisipasi lalu lintas keuangannya agar terhindar dari praktik money laundering dan menjaga agar tetap terjaganya kehalalan dana-dana umat atau nasabah yang menggunakan jasanya 2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam menjalankan kewenangannya dalam mengantisipasi praktik money laundering. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa 1. Kewenangan pihak perbankan syariah dalam mengantisipasi lalu lintas keuangannya agar terhindar dari praktik money laundering diantaranya adalah a. melakukan publikasi, b. memberikan informasi terpadu seputar transaksi yang dapat dilakukan dan menggunakan jasa perbankan syariah. c. Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama atau di luar Peradilan Agama apabila dalam akad telah diperjanjikan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah atau sanksi 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah a. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Islam (SDI) yang masih sangat terbatas, sementara SDI yang ada pun belum memiliki kompetensi seperti yang diharapkan. Akibatnya, perbankan syariah juga cenderung lemah dalam bidang marketing, sasaran strategi, efisiensi operasi dan implementasi good corporate governance (GCG). Disamping itu kendala lainnya seperti a. Masalah pengembangan kelembagaan, b.Pengembangan produk dan pasar, c. Kerangka hukum dan peraturan, d. Pengawasan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan syariah, e. Pola pikir masyarakat yang belum memaharni operasionalisasi perbankan syariah secara tepat.