PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 1/Div.Pid.Sus- Anak/2015/Pn.Dpk) - Sri Wahyuni, - (2018)
Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sehingga perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pemenjaraan bukanlah pilihan terbaik untuk mendidik anak karena hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan merupakan awal bencana masa mendatang. Berdasarkan perumusan masalah dalam penulisan ini, menyebutkan gambaran implementasi perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak di Pengadilan Negeri Depok dan hambatan dalam perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak di Pengadilan Negeri Depok dan untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi pustaka yangmana bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisa dan hasil penelitian yang diperoleh bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Kesimpulannya bahwa perlindungan hukum diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan tujuan diterapkannya diversi yaitu untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.