EFEKTIVITAS PERAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERDATA KHUSUS ARBITRASE PADA PUTUSAN MA NOMOR 86/B/PDT.SUS-ARBT/2014

• Main Author: Giventi Handi, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-01-27.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/5200/9/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5200/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5200/2/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5200/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5200/3/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5200/5/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5200/8/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5200/6/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5200/10/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang dasar pertimbangan hukum pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor BAPMI- 006/ARB-05.VII/2012, dan mendeskripsikan tentang dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam penyelesaian sengketa perdata khusus arbitrase pada Putusan Nomor 86/B/Pdt.Sus-Arbt/2014. Di samping itu, untuk menjelaskan tentang efektivitas peran BAPMI dalam penyelesaian sengketa perdata khusus arbitrase pada Putusan Nomor 86/B/Pdt.Sus-Arbt/2014.Teori yang digunakan adalah effektivitas hukum, yang memandang Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif normatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, dan menginterpretasikannya. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa dasar pertimbangan pembatalan Putusan BAPMI 006 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 70 dan penjelasan pasal 70 dengan mengacu pada kata/frase "antara lain" yang memungkinkan bagi Para Pemohon mengajukan banding untuk permohonan pembatalan Putusan BAPMI 006 berdasarkan dalil-dalil dan/atau argumentasi serta peristiwa hukum dari adanya pengunduran diri Termohon III dan Termohon IV berakibat hukum adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan dan Acara BAPMI oleh Termohon II tanpa mendapatkan persetujuan atau kesepakatan dari Para Pihak telah memproklamirkan dirinya sebagai Arbiter Tunggal yang membacakan Putusan Arbitrase 006. Peran BAPMI dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86/B/Pdt.Sus-Arbt/2014 dapat dikatakan tidak efektif dikarenakan Majelis Arbitrase di tengah proses Musyawarah Majelis Arbirase dalam perkara Putusan Arbitrase 006 telah terjadi pengunduran diri dari Termohon III dan Termohon IV yang diduga adanya tekanan dari pernyataan surat Termohon II yang mengutip ketentuan dari KUHP, serta adanya penunjukkan tanpa persetujuan dari Para Pihak dimana Termohon II secara diri sendiri menyatakan dirinya sebagai Arbiter Tunggal telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan dan Acara BAPMI