PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

• Main Author: Wartono, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2018-06-18.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/5225/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5225/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5225/9/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5225/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5225/3/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5225/5/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5225/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5225/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5225/6/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative juctice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Pidana perampasan kemerdekaan dinilai tidak dapat mengakomodir kesejahteraan anak karena itu perlu diterapkannya Irestorative justice dalam SPPA. Restorative justice system setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan anak. Permasalahan yang dibahas adalah: 1.Bagaimana konsep restorative justice dalam perundang-undangan terkait anak sebagai pelaku tindak pidana? 2.Bagaimana penerapan restorative justice dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan? Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum tentang konsep restorative justice. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut: 1.Konsep Restorative Justice dalam peraturanperundang-undangan terkait anak sebagai pelaku tindak pidana terkandung didalamnya Dasar Pertimbangan filosofis yaitu untuk menjauh kan anak dari sistem peradilan dan menghindari stigmatisasi masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin perlindungan anak. Dasar Pertimbangan Yuridisnya yaitu untuk mencapai kepastian hukum dengan pengaturan yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan untuk menjamin perlindungan anak. Dasar Pertimbangan Sosiologisnya adalah dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat arus globalisasi di bidang komunikasi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua yang membawa perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak serta tumbuh kembangnya. 2.Penerapan Restorative Justice di dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak diterapkan dalam beberapa bentuk sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan bahwa: hasil kesepakatan Diversi dapat berupa: 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/ wali; 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 (tiga) bulan; atau 4) Pelayanan masyarakat. Bentuk praktik restorative justice yang diterapkan dapat berupa Victim Offender Mediation, Family Group Conferencing, Circles dan Reparative Board.