PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG MENIMBULKAN KORBAN DI WILAYAH POLDA METRO JAYA

• Main Author: Aditya Budi Cahyomo, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-07-10.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata

Summary

Kendaraan bermotor merupakan moda transportasi utama masyarakat. Kendaraan bermotor digunakan untuk mempermudah mereka sebagai akses untuk berpindah dari tempat satu ketempat lainnya agar dapat tiba dengan tepat waktu. Dalam berkendara tentu saja diciptakan peraturan untuk menjaga keselamatan setiap orang yang berkendara dan berlalu lintas setiap harinya. Salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat yaitu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Permasalahan tersebut bukanlah hal yang baru saja terjadi di Indonesia melainkan hal yang sering dilakukan. BerdasarkanUndang-UndangNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) anak dibawah umur bukanlah orang yang diperbolehkan untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor, karena emosi yang masih belum stabil, kematangan dalam berfikir yang masih kurang sehingga belum mampu mengambil keputusan dengan cepat, rasa tanggung jawab yang masih rendah dan kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Sehingga seringkali pada saat oprasi tertib lalu lintas dijalan raya oleh Polisi Lalu Lintas ditemui kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Sepsifikasi penelitian berdasarkan data sekunder, metode analisis data menggunaka metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama dari pelanggaran lalu lintas oleh anak disebabkan oleh kenakalan anak yang didukung oleh faktor orang tua. Anak yang melanggar lalu lintas dan menimbulkan korban dapat menyelesaikan perkara diluar peradilan melalui proses diversi, yaitu upaya penyelesaian secara musyawarah. Dalam perjanjian diversi juga diberlakukan asas lex specialis derogat lex generalis, karena pembuatan perjanjian diversi bertujuan untuk melindungi hak anak jadi tidak perlu memenuhi unsur membuat perjanjian sesuai KUHPerdata.

Item Description

http://repository.upnvj.ac.id/523/2/AWAL.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/523/1/ABSTRAK.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/523/3/BAB%20I.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/523/4/BAB%20II.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/523/5/BAB%20III.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/523/6/BAB%20IV.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/523/7/BAB%20V.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/523/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/523/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/523/10/LAMPIRAN.pdf