PENGALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DIBEBANI HAK TANGGUNGGAN (Studi Kasus : Kredit Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat) - Firman, - (2018)
Penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa yang timbul dari pembelian tanah yang sedang dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus : Kredit Bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat). Serta untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap kedudukan pihak pembeli tanah yang beritikad baik atas pembelian dengan pembayaran lunas tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Validitas dan Efektivitas Hukum, teori perjanjian dan teori perlindungan, serta teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis yang bersifat normatif yang membahas mengenai pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dibebankan dengan hak tanggungan. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa penyelesaian sengketa yang timbul dari pembelian tanah yang sedang dibebani Hak Tanggungan didasarkan pada ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan. Jika benda yang dijadikan objek jaminan telah dijual oleh debitur kepada pihak lain, bank tetap dapat mengeksekusi objek jaminan tersebut, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 UU Hak Tanggungan yakni "Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada". Cara penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh bank yakni dengan menempuh jalur non litigasi dengan cara konsultasi dan negosiasi kepada para pihak yang terkait. Perlindungan hukum terhadap kedudukan pihak pembeli tanah yang beritikad baik atas pembelian dengan pembayaran lunas tanah yang telah dibebani hak tanggungan, adalah pembeli tanah memiliki hak untuk mendapatkan seutuhnya kepemilikan tanah dengan diberikannya sertifikat. Penyelesaian sengketa yang timbul dari pembelian tanah yang sedang dibebani Hak Tanggungan didasarkan pada ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan. Jika benda yang dijadikan objek jaminan telah dijual oleh debitur kepada pihak lain, bank tetap dapat mengeksekusi objek jaminan tersebut, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 UU Hak Tanggungan. Perlindungan hukum terhadap kedudukan pihak pembeli tanah yang beritikad baik atas pembelian dengan pembayaran lunas tanah yang telah dibebani hak tanggungan, adalah pembeli tanah memiliki hak untuk mendapatkan seutuhnya kepemilikan tanah dengan diberikannya sertifikat hak milik atas tanah, selain itu pihak pembeli tanah mempunyai hak tagih kepada debeitur/pemilik tanah (sebagai kreditur konkuren) terhadap piutang pembayaran kredit debitur/pemilik tanah kepada bank, dan debitur/pemilik tanah secara hukum wajib membayar hutangnya sebagai bentuk tanggung jawab dari kelalaian yang telah dilakukan.