PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN JARINGAN 3G MILIK PT. INDOSAT OLEH PT. INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) (Suatu Tinjauan Kasus Putusan Pn. Jaksel No: 001/Pid.Sus/Tpk/2013/Pn.Jkt)

• Main Author: Affrizal Hamid, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2017-07-22.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/5239/3/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5239/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5239/2/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5239/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5239/7/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5239/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5239/9/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5239/5/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/5239/8/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi terhadap penyalahgunaan jaringan 3G milik PT. Indosat oleh PT. Indosat Mega Media (IM2) merupakan salah satu jenis kejahatan tindak pidana korporasi yang terjadi di era modernisasi seperti saat ini, sebab telekomunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara untuk memperluas jaringan (networking) guna mempermudah menyambungkan (connecting) satu orang dengan orang lainnya diseluruh dunia dimanapun berada. Melihat kenyataan tersebut, perusahaan-perusahaan telekomunikasi tingkat nasional bahkan tingkat dunia terus berkompetisi untuk memunculkan inovasi baru, namun tak jarang pada akhirnya melakukan suatu tindak pidana kecurangan dalam persaingan tersebut, termasuk tindak pidana korporasi terhadap penyalahgunaan jaringan 3G milik PT. Indosat oleh PT. Indosat Mega Media (IM2). Tesis ini memiliki 4 (empat) rumusan masalah. Pertama, apakah PT. Indosat Mega Media (IM2) dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap penyalahgunaan jaringan 3G milik PT. Indosat. Kedua, siapa sajakah yang berkewajiban mempertanggungjawabkan penyalahgunaan jaringan 3G milik PT. Indosat oleh PT. Indosat Mega Media (IM2) dari perspektif Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Ketiga, bagaimana sistem pertanggungjawaban korporasi ditinjau dari Konvensi Internasional. Keempat, bagaimana perbedaan signifikan perbandingan sistem pertanggungjawaban korporasi dari negara Amerika Serikat, Belanda, China, Hongkong, Inggris, Kanada, dan Perancis dengan sistem yang dijalankan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan diatas adalah metode penelitian normatif (studi kepustakaan) yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca buku ilmiah, surat kabar, makalah hasil seminar, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat bagi kemajuan dan perbaikan hukum di Indonesia.