GAGASAN PROGRAM REMUNISIPALISASI (REMUNICIPALISATION) PENGELOLAAN AIR DI PROVINSI DKI JAKARTA

• Main Author: Aprilia Zul Pratiwiningrum, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-07-11.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/526/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/526/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/526/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/526/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/526/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/526/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/526/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/526/8/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/526/9/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: KZ Law of Nations

Latar belakang skripsi ini membahas tentang program remunisipalisasi pengelolaan air yang akan segera diterapkan di DKI Jakarta. Remunisipalisasi pengelolaan air ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akibat kekecewaan pemerintah dan masyarakat atas kinerja dua perusahaan swasta pengelola air, yiatu PT. Aetra Air Jakarta dan PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) yang buruk. Setelah 22 tahun berjalan, yaitu sejak 1997, pengelolaan air di DKI Jakarta tak banyak mengalami peningkatan. Banyak masyarakat yang belum terjangkau air pipa, kebocoran air yang masih tinggi, dan pipa-pipa yang masih tua. Selain itu, sejak awal, pembuatan kontrak Perjanjian Kerja Sama antara PAM Jaya dengan PT. Aetra Air Jakarta dan PT. Palyja sudah menyalahi konstitusi dan tidak berdasarkan tender yang adil. Karenanya, masyarakat menuntut penghentian privatisasi air ini dan mengajukan Gugatan Warga Negara (CLS) Akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa. Gugatan tersebut menang di Tingkat Pertama, lalu kalah di Tingkat Banding, kemudian menang di Tingkat Kasasi, dan kalah di Tingkat Peninjauan Kembali. Meskipun kalah, namun masyarakat tetap menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembalikan pengelolaan air kepada publik. Atas desakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Tata Kelola Air yang bertugas untuk mengkaji solusi atas permasalahan pengelolaan air di DKI Jakarta. Tim Tata Kelola Air pun merekomendasikan tiga opsi,yaitu status quo, pemutusan kontrak sepihak, dan pengambilalihan secara perdata. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih menggunakan opsi ketiga, yaitu pengambilalihan secara perdata. Sayangnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih tidak transparan dalam hal ini dan belum melibatkan masyarakat. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan data dan analisis terhadap permasalahan ini maka sudah tepat apabila opsi pengambilalihan secara perdata yang dipilih. Namun, pengambilalihan ini harusnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan peran aktif masyarakat. Maka, dalam kesimpulan kasus ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan untuk bersikap transparan dan mencontoh dari kota-kota di dunia yang telah melakukan remunisipalisasi.