TANGGUNG JAWAB TIM PENGURUS TERHADAP PENETAPAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TERLAMBAT DAN TIDAK MENGAJUKAN TAGIHAN DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Niaga No. 52/Pdt.Sus PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst PT. Brent Ventura dalam PKPU) - Kunto Catur Pangestu, - (2018)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban tim pengurus terhadap penetapan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan perlindungan hukum terhadap kreditor yang terlambat dan tidak mengajukan tagihan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Niaga No. 52/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst PT. Brent Ventura dalam PKPU). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hukum bisnis terhadap kasus penundaan kewajiban pembayaran utang PT. Brent Ventura dalam PKPU yakni Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah sesuai dengan fakta - fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan penasehat hukum PT Brent Ventura, hanya saja dalam proses perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh PT Brent Ventura terdapat polemik dalam pendaftaran kreditor yang terlambat dan tidak mengajukan tagihan dalam proses resturkturisasi utang dan pembagian aset PT Brent Ventura dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 52/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.