ASPEK PIDANA DALAM PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat ikut mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam komunikasi dan interaksi, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat selalu bersentuhan langsung dengan teknologi informasi. Pencurian data pribadi melalui jejaring media sosial, skim...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2018-07-31.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat ikut mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam komunikasi dan interaksi, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat selalu bersentuhan langsung dengan teknologi informasi. Pencurian data pribadi melalui jejaring media sosial, skimming (tindakan pencurian informasi kartu debit atau kredit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu debit atau kredit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban) kian marak terjadi maka diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, perlindungan data pribadi dalam hukum positif Indonesia dipandang belum cukup menjadi landasan perlindungan data pribadi sehingga diperlukan pengaturan untuk melindungi masyarakat dan mengatur masalah privasi atas data pribadi dan menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum.Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat ikut mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam komunikasi dan interaksi, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat selalu bersentuhan langsung dengan teknologi informasi. Pencurian data pribadi melalui jejaring media sosial, skimming (tindakan pencurian informasi kartu debit atau kredit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu debit atau kredit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban) kian marak terjadi maka diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi, perlindungan data pribadi dalam hukum positif Indonesia dipandang belum cukup menjadi landasan perlindungan data pribadi sehingga diperlukan pengaturan untuk melindungi masyarakat dan mengatur masalah privasi atas data pribadi dan menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum. |
|---|---|
| Item Description: | http://repository.upnvj.ac.id/5359/1/AWAL.pdf http://repository.upnvj.ac.id/5359/2/ABSTRAK.pdf http://repository.upnvj.ac.id/5359/5/BAB%20I.pdf http://repository.upnvj.ac.id/5359/3/BAB%20II.pdf http://repository.upnvj.ac.id/5359/5/BAB%20III.pdf http://repository.upnvj.ac.id/5359/5/BAB%20IV.pdf http://repository.upnvj.ac.id/5359/4/BAB%20V.pdf http://repository.upnvj.ac.id/5359/7/DAFTAR%20%20PUSTAKA.pdf http://repository.upnvj.ac.id/5359/6/RIWAYAT%20HIDUP.pdf |