ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DITINJAU DARI PASAL 13 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (Studi Kasus Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor) - Andre Mochamad Fasya, - (2019)
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, maka jaminan Hak Tanggungan atas tanah mengacu kepada Undang-Undang tersebut. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Hak Tanggungan sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan. Namun pada prakteknya pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dilakukan oleh PPAT sering melewati batas waktu yang ditentukan yakni 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PPAT dan tanggung jawab PPAT terhadap pendaftaran Hak Tanggungan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang. Tipe penelitian Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normative dengan menggunakan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisa kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian keterlambatan APHT yang didaftarkan masih dapat diproses oleh Kantor Pertanahan sampai selesai. Dan saran-sarannya adalah APHT yang dibuat oleh PPAT harus segera didaftarkan tanpa adanya keterlambatan agar pihak-pihak yang bersangkutan tidak dirugikan dan proses pendaftaran APHT ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh PPAT dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.