UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN RESIDU PESTISIDA CHINA DALAM KOMODITAS EKSPOR CPO (CRUDE PALM OIL) PERIODE (2008-2012) - Ditta Aprianty, - (2015)
Hubungan Indonesia - China sudah terjalin cukup lama dan di segala bidang. Baik ekonomi, soasial, maupun politik. Sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan negara eksportir kelapa sawit terbesar. China merupakan salah satu tujuan ekspor utama. Namun, kerja sama perdagangan kelapa sawit indonesia - China tidak selalu berjalan lancar, meskipun China membutuhkan Crud Palm Oill (CPO) yang berasal dari sawit dalam jumah besar untuk menyiokong perekonomian dan kebutuhan energinya. Kendala bermula dari tahun 2010 ketika pemerintah China memberklakukan Kebijakan Residu Pestisida untuk mengatur standar Batas Maksimum Residu (BMR) pada CPO Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut, kinerja ekspor kelapa sawit Indonesia tahun 2011 mengalami penurunan. Penurunan ini berdampak pada perekonomian nasional karena sawit adalah salah satu komoditas utama penyokong devisa negara. Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan berbagai macam cara untuk mendongkrak kinerja ekspor CPO ke China, terutama melalui jalur diplomasi agar CPO Indonesia daoat diterima dengan baik di pasar China. Upaya diplomasi yang dilakukan indonesia untuk tetap menjaga kepentingan perekonomian Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari kontribusi besar ekspor CPO bagi perekonomian nasional. Konsep kepentingan nasional sendiri merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku negara. Dalam era perdagangan bebas, sudah seharusnya tidak ada hambatan dalam bentuk tarif yang dapat merugikan salah satu pihak dalam perdagangan. Namun, China menyiasati dengan menerapkan hambatan non tarif berupa batas maksimal residu yang diperbolehkan dalam kelapa sawit yang boleh masuk ke China. Upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia juga melalui Gabungan pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebagai asosiasi kelapa sawit yang mengupayakan agar volume ekspor CPO ke China meningkat. batasan Maksimum Residu atau hambatan non tarif yang diterapkan oleh China merupakan dampak dari pelemahan ekonomi yang juga terjadi di China sehingga impor kelapa sawit juga perlu dikurangi secara bertahap oleh pemerintah China untuk menjaga stabilitas perekonomiannya.