PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGKAT (ADOPSI) ATAS PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN OLEH LEMBAGA PENGADILAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NO.12/PDT.P/2014/PN.STB) - Theo Manuel Siahaan, - (2019)
Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam pengadopsian anak karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku membuat penulis ingin mengambil masalah ini dengan mengambil contoh pada kasus pengadilan Situbondo dengan surat putusan nomor 12/PDT.P/2014/PN.STB yang dalam kasus tersebut adanya kecacatan hukum yaitu pengangkatan anak tanpa melalui penetepatan pengadilan dengan menganalisa kasus tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan ditinjau dari perspektif undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak angkat ( adopsi ) atas adanya pembatalan akta kelahiran atas nama anak tersebut oleh lembaga pengadilan, dengan menggunakan metode penelitian dengan jenis yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan menggunakan pendekatan masalah melalui membaca kasus dan menggunakan sumber data sekunder dan hasil penelitian yang penulis dapat adalah seseorang yang ingin melakukan pengangkatan anak haruslah mengikuti semua prosedur dalam undang-undang agar mendapat keabsahan pengangkatan dan setiap anak yang akta kelahirannya dibatalkan pengadilan dapat melakukan tindakan untuk mendapat perlindungan hukum melalui pengadilan untuk mendapat penetapan.