PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DANA NUSANTARA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU - Wibowo Setiawan, - (2014)
Dalam fungsinya sebagai perantara keuangan terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank termasuk Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat "percaya" untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkandi banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan. Dalam pengoperasionalan sebuah bank diperlukan seperangkat peraturan yang memberikan batasan-batasan bagi para pihak dalam transaksi perbankan, termasuk perlindungan bagi nasabah. Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana perlindungan hukum nasabah BPR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? Dan apakah perjanjian kredit yang dibuat oleh bank telah memenuhi asas hukum kontrak seperti kebebasan berkontrak dan konsensualisme ? Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif dengan sumber data utama yang digunakan adalah bahan kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap masalah penelitian, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : 1. Perlindungan hukum nasabah BPR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu : Perlindungan secara implisit (Implicit deposit protection), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank dan perlindungan secara eksplisit (explicit deposit protection), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. 2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank sudah memenuhi asas hukum kontrak seperti kebebasan berkontrak dan konsensualisme. Karena setiap hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Dan sudah sewajarnya apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.