PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN NARAPIDANA DAN PEMBINAANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA - Suriyanta Leonardo Situmorang, - (2015)
Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui latar belakang penyalahgunaan narkotika dikalangan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan untuk mengetahui modus peredaran narkoba yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. untuk mengetahui perkembangan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan untuk mengetahui pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Dengan metode penelitian penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis) diketahui bahwa Penegakan hukum Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum berjalan maksimal karena dalam pelaksanaannya (baik penyelidikan maupun penyidikan). Beberapa persoalan seperti kode etik profesi lembaga lain (Lapas), status narapidana sebagai warga binaan Lapas, posisi narapidana di dalam Lapas, faktor keamanan, kerahasiaan informasi tentang penyelidikan, dan administrasi surat menyurat yang cukup rumit, sehingga menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana sebagian besar masih didasarkan atas laporan dari Lapas meskipun beberapa informasi tentang keterlibatan narapidana dalam peredaran gelap narkotika diperoleh dari kurir-kurir narkotika yang tertangkap Implementasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan Narapidana meliputi dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana atau fasiltas pendukung, faktor budaya hukum. Di samping itu, faktor kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan kegagalan sistem juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana. Optimalisasi penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana meliputi upaya intern dan ekstern. Upaya intern dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan serta keterampilan personel, sedangkan upaya ekstern meliputi peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum baik dengan Lapas atau Rutan dan BNN. Hambatan terhadap penegakan hukum dan pembinaan terhadap penalahgunaan narkotika di kalangan narapidana diantaranya faktor penegak hukum, Faktor sarana dan prasarana, Faktor masyarakat dan Faktor budaya. Untuk itu diperlukan terobosan dari pemerintah untuk menghadapi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana di kalangan narapidana.