SANKSI PIDANA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENGGUNA NARKOBA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA - Rachmat Kurniawan, - (2015)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Untuk mengetahui kebenaran hakim dalam memerintahkan terdakwa Juan Effendi Marpaung melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah teori kontrol social dan teori label atau teori pemberian nama, Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris,yaitu yang bertujuan untuk melihat, menganalisis dan menguraikan secara jelas tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan penyalaguna narkotika. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah bersifat yuridis empiris, yakni dengan mempelajari dan menganalisis berbagai ketentuan yang berkaitan dengan narkotika.Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika di Indonesia sudah diatur sejak Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 hingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 852/PIDB/2010/PN.JKT.PST, dimana dalam putusan hakim memerintahkan terdakwa Justan Effendi Marpaung menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1)sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan dinilai hanya melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika.Putusan hakim yang memerintah dilakukannya rehabilitasi ini sesuai dengan perintah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Saran yang diberikan penulis adalah jangka waktu rehabilitasi medis dan rehabilitasi social sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dilihat terlalu singkat sehingga kurang efektif. Untuk itu patut diberikan jangka waktu perpanjangan apabila dipandang kegiatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial belum berhasil.