PENERAPAN PIDANA DENDA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK - I Ketut Sudarta, - (2015)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat yang diderita anak korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Terjadinya perbuatan pelecehan seksual selalu mengundang unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual. Implementasi dari suatu pelecehan seksual tidak saja dirasakan oleh korban tetapi juga keluarga korban. Korban kejahatan pelecehan seksual menderita kerugian akumulatif yang tidak semata-mata secara fisik namun psikis. Di samping itu penelitian ini untuk mengetahui penerapan pidana denda terhadap pelaku tindakpidana pelecehan seksual. Teori yang digunakan berkaitan dengan penyebab dan akibat dari suatu kejahatan adalah teorikesempatan, yang mengatakan bahwa bila keadaan dalam masyarakat memberi kesempatan, maka dalam masyarakat akan timbul kejahatan. Selain itu teori lainnya adalah teori anomi yang melihat masyarakat sudah tidak mentaati aturan-aturan yang mengaturnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, yakni penelitian yang bersumber dari data dokumentasi atau pustaka, sehingga bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum ini dianalisis secara deskriptif, interpretative, evaluative, argumentative dan sistematis. Kesimpulan yang dibuatkan penulis adalah bahwa akibat yang diderita oleh anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual seperti tampak pada tanda-tanda perilaku, tanda-tanda kognisi, tanda-tanda sosial-emosional, dan tanda-tanda fisik. Perlindungan yang diberikan kepada anak berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual tidak saja penjatuhan pidana penjara tetapi pidana denda. Namun implementasinya pidana denda atas tindak pidana pelecehan seksual belum efektif dilaksanakan. Pengaturan pidana denda pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak memberikan keuntungan terhadap anak korban pelecehan seksual karena denda diperuntukkan bagi negara. Saran yang diajukan penulis, hendaknya pidana denda diterapkan dan diperuntukkan bagi korban pelecehan seksual bukan bagi negara karena Negara tidak dirugikan. Negara harus menjadi pelindung dan pengayom warga negaranya.