WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA INTERNET (E-COMMERCE) DI INDONESIA - Rahmat Tri Fianto, - (2015)
Transaksi jual beli melalui media internet ini dengan sangat cepat menjadi sarana telekomunikasi bisnis yang sangat populer yang secara otomatis menimbulkan berbagai macam persoalan hukum yang tidak sesederhana yang dibayangkan. Persoalan-persoalan tersebut dapat berupa praktik pelaksanaan kontrak, wanprestasi, sampai dengan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang diangkat adalah mengenai bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media internet (e-commerce) di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap sengketa wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media internet (e- commerce) di Indonesia dan Untuk mengkaji bentuk upaya hukum dalam sengketa wanprestasi pada transaksi jual beli melalui media internet ( e- commerce) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif yang lebih ditekankan pada bahan hukum primer dan sekunder. Data-data dikumpulkan dengan metode pengumpulan data yang bersandar pada data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi atau penelitian kepustakaan (library research) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam transaksi e-commerce, khususnya dalam hal pengaturan tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam e-commerce masih perlu dibenahi lagi. Pada dasarnya, belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen terhadap tindakan wanprestasi pelaku usaha dalam transaksi e-commerce. Penulis menyarankan adanya saling melengkapi antar peraturan perundang-undangan, antara KUH Perdata, Undang- Undang Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya, Undang- Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan pelaksanaannya, dalam mengatur mengenai perlindungan terhadap pihak-pihak dalam transaksi melalui media internet (e-commerce).