KAJIAN HUKUM ATAS PENGATURAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERKLASIFIKASI RAHASIA DALAM BIDANG PERSANDIAN - Paramitha, - (2015)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hambatan dan pengaturan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara dalam bidang persandian. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Barang Milik Negara merupakan aset negara yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014. Penghapusan Barang Milik Negara dalam bidang persandian merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Untuk mewujudkan tertib penghapusan perlu dibuat pengaturan, namun saat ini belum ada aturan mengenai pengaturan penghapusan Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia secara nasional dan komprehensif. Peraturan mengenai penghapusan Barang Milik Negara berklasifkasi rahasia dalam bidang persandian adalah Perka Lemsaneg Nomor 5 Tahun 2009. Peraturan ini dibuat sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2011, maka kualifikasi dan kekuatan hukum dari peraturan ini hanyalah sebagai aturan kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu bahwa peraturan mengenai penghapusan Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia dalam bidang persandian hanya berupa Peraturan Kepala, dimana kualifikasi dan kekuatan hukumnya hanyalah sebagai aturan kebijakan. Sejalan dengan teori sistem hukum Friedman, maka diperlukan Undang-Undang yang kedudukannya sederajat dengan PP Pengelolaan Barang Milik Negara yang di dalamnya memuat struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum penghapusan Barang Milik Negara berklasifikasi rahasia dalam bidang persandian.