ANALISA TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAS PEMBAYARAN UPAH PROSES AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA(Studi Kasus No. 136/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst) - Andi Maulana Jusuf, - (2017)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan dalam memutuskan perkara hubungan industrial, khususnya terkait pembayaran upah proses akibat pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan membebaskan perusahaan atas kewajiban pembayaran upah proses pemutusan hubungan kerja. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi analitis, yaitu semua data yang dikaji untuk memperoleh hasil. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa Pemutusan Hubungan kerja sebagai manifestasi pensiun yang dilaksanakan pada kondisi tidak normal nampaknya masih merupakan ancaman yang mencemaskan karyawan. Ketika perekonomian dunia masih belum adil, dan program efisiensi yang dilakukan oleh para manajer terus digulirkan, maka Pemutusan Hubungan kerja masih merupakan fenomena yang sangat mencemaskan, dan harus diantisipasi dengan penyediaan lapangan kerja dan pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan penyelesaian dengan perundingan bipartit. Jika dalam perundingan bipartit ini tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk kemudian segera didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diwilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama tersebut. Jika dalam perundingan bipartit ini tidak tercapai suatu kesepakatan, maka para pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan dengan tahapan perundingan tripartit, yakni dengan memilih melaui Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase. Pada penyelesaian dengan perundingan tripartit ini jika tercapai suatu kesepakatan maka wajib didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diwilayah sengketa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, sudah memberikan keluasan kepada pekerja terkait dengan hak-hak yang memang harus didapatkan dan memberikan kepastian hukum yang memang harus dijalankan, mengingat bahwa hak-hak pekerja yang merupakan upah/gaji pokok harus didapatkan sekalipun sedang dalam proses hukum di Pengadilan. Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan ketentuan bahwa hak pekerja harus diberikan.