PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM TERJADI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA(Studi Kasus pada PT. Wahana Otto Multiartha Tbk Cabang Bekasi) - Praptiningsih, - (2015)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dan perlindungan terhadap hak kreditur dengan jaminan benda bergerak.Teori yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian dari fidusia adalah: "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda." Sedangkan istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau cautie, mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang- barangnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam hal debitur wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia dengan melakukan pelaksanaan title eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Titel eksekutorial tersebut sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Penulis menyarankan terhadap objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit hendaknya dilakukan dengan sesempurna mungkin dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku dan Para pihak baik itu debitur dan kreditur hendaknya memahami dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya mengenai hak dan kewajibannya masing-masing dan dalam penyelesaian sengketa hendaknya para pihak yakni kreditur dan debitur memilih peradilan arbitrase. Hal ini guna memberikan peradilan yang cepat serta biaya yang lebih murah.